Jakarta, sorotbanten.com – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengungkapkan bahwa keputusan untuk membawa anak-anak nakal ke barak TNI yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merupakan suatu kebijakan yang menunjukkan keputusasaan. Menurut pendapatnya, kebijakan tersebut menunjukkan sikap menyerah dalam pendidikan anak-anak, sehingga tanggung jawab itu diserahkan kepada lembaga militer.
“Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi, mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu,” ujar Tamsil kepada kompas.com di Kantor Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, pada hari Minggu (11/5/2025).
Dilanasir dari Kompas.com, Senator yang berasal dari Sulawesi Selatan tersebut juga menanyakan berapa banyak anak yang tergolong sebagai anak nakal, sehingga diperlukan adanya kebijakan yang lebih luas.
“Apakah itu sudah menjadi kecenderungan umum?” tambahnya.
Daripada mencoba metode militer terhadap anak yang dianggap nakal, senator ini menyarankan pendekatan berbasis agama, seperti melalui pesantren. Dia berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan fokus pada pendidikan yang berdasarkan keteladanan.
Anak-anak yang suka meniru orang dewasa dapat berkembang dengan baik jika diberikan contoh yang baik.
“Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan,” ungkapnya.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenakan sanksi kepada anak-anak yang dianggap berperilaku buruk dengan memasukkan mereka ke dalam barak militer. Mendapatkan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Menurut Pigai, jika pendidikan di barak militer berhasil di Jawa Barat, maka metode tersebut dapat diterapkan di seluruh Indonesia.
“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” ujar Pigai, setelah menerima Dedi Mulyadi di kantornya, pada Kamis (8/5/2025).
(purwa)
